ArtikelMeneladani Warisan Kemanusiaan dan Demokrasi Sang Guru Bangsa

Meneladani Warisan Kemanusiaan dan Demokrasi Sang Guru Bangsa

Peringatan Haul ke-16 Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, kembali menjadi momentum penting bagi publik untuk merefleksikan warisan pemikiran kebangsaannya. Sosok Gus Dur bukan sekadar mantan presiden, ia dikenang sebagai negarawan sejati yang menempatkan kemanusiaan, keberagaman, dan demokrasi sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa.

Akar Tradisi dan Pendidikan yang Luas

Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940, dari silsilah keluarga ulama terkemuka. Ia merupakan putra dari KH Wahid Hasyim dan cucu dari KH Hasyim Asy’ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Tidak hanya dari garis ayah, dari sang ibunda, Nyai Sholehah, Gus Dur juga mewarisi tradisi pesantren yang kuat sebagai putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang. Lingkungan keluarga inilah yang membentuk karakter religius Gus Dur sekaligus menanamkan sikap terbuka terhadap perbedaan sejak usia dini.

Rasa ingin tahu yang tinggi membawa Gus Dur melanglang buana menuntut ilmu. Ia menempuh pendidikan di:

  • Universitas Al-Azhar, Mesir
  • Universitas Baghdad, Irak

Pengalaman belajar di luar negeri, termasuk aktivitasnya di Eropa, membentuk pandangan Gus Dur yang kosmopolit dan inklusif. Ia aktif mendirikan perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan mulai menyerap gagasan-gagasan kebudayaan global.

Menjadi Intelektual Progresif dan Tokoh NU

Sekembalinya ke tanah air, Gus Dur bergabung dengan LP3ES, sebuah wadah bagi intelektual Muslim progresif. Di sana, ia aktif menulis dan mengkritisi arah pembangunan nasional dengan perspektif yang segar dan tajam.

Sebelum menduduki kursi kepresidenan, peran krusialnya terlihat saat menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Dur berhasil mendorong transformasi NU menjadi organisasi keagamaan yang moderat, demokratis, dan peduli pada isu-isu sosial kemasyarakatan.

Kepemimpinan yang Humanis dan Pluralistik

Gus Dur resmi menjabat sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999. Kepemimpinannya menandai fase krusial demokrasi pasca-Reformasi. Beberapa kebijakan monumental yang masih dirasakan manfaatnya hingga saat ini antara lain:

  1. Pengakuan Keberagaman: Mencabut larangan perayaan Imlek dan memulihkan hak budaya masyarakat Tionghoa.
  2. Kebebasan Sipil: Memperjuangkan kebebasan pers dan hak asasi manusia (HAM) tanpa pandang bulu.
  3. Rekonsiliasi Nasional: Mengutamakan dialog sebagai jalan utama untuk menyelesaikan konflik sosial dan politik di tanah air.

“Di atas politik, ada kemanusiaan.” — Sebuah prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Gus Dur sepanjang hidupnya.

Kesimpulan

Melalui peringatan Haul ke-16 ini, bangsa Indonesia diingatkan kembali bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman. Sosok Gus Dur telah meletakkan standar tinggi tentang bagaimana menjadi pemimpin yang mencintai rakyatnya melampaui sekat-sekat agama, ras, dan golongan

Featured

Terbaru

Lainnya